Selama beberapa episode terakhir, kita telah berkeliling ke berbagai provinsi dan kota di China. Kita melihat bagaimana kawasan-kawasan industri teknologi tinggi dibangun, bagaimana pemerintah daerah menarik investasi, hingga bagaimana perusahaan-perusahaan teknologi bisa tumbuh sangat cepat.
Namun muncul satu pertanyaan penting.
Apakah keberhasilan itu hanya karena masing-masing daerah memiliki strategi yang hebat? Atau sebenarnya ada kebijakan nasional yang diterapkan secara konsisten sehingga seluruh provinsi bergerak ke arah yang sama?
Inilah yang mulai sekarang akan kita bahas.
Mulai minggu ini, format konten ICCT sedikit berubah.
Setiap hari Sabtu kita tetap akan mengunjungi berbagai provinsi dan kota di China untuk membahas studi kasus industrialisasi teknologi.
Sementara setiap hari Rabu, kita akan membahas fondasi di balik semua keberhasilan tersebut, seperti kebijakan pemerintah, regulasi, paper ilmiah, buku hingga hasil-hasil penelitian yang menjelaskan mengapa strategi itu bisa berhasil.
Dengan begitu, kita tidak hanya melihat “apa” yang dilakukan China, tetapi juga memahami “mengapa” kebijakan tersebut berhasil.
———————————-
Dan untuk edisi pertama ini, kita akan membahas salah satu hal yang paling sering muncul setiap kali membahas kemajuan teknologi China.
Rahasia, sebetulnya bukan rahasia lagi, karena semua orang sudah tahu. Kemajuan industri teknologi China, salah satunya, karena tidak adanya ‘biaya siluman’ yang harus ditanggung pengusaha, terutama pengusaha baru, atau startup teknologi.
Mungkin orang bertanya, apa hubungannya ‘biaya siluman’ yang wujudnya bisa jatah preman, uang iuran, pelicin perijinan dsb dengan kemajuan industri teknologi?
Begini, seperti kita tahu, perusahaan-perusahaan teknologi besar itu, seperti Unitree produsen robot dunia, Xiamoi produsen smartphone dan sekarang EV canggih dan mewah, serta DJI, anda pasti kenal kalau suka drone, semua perusahaan itu tidak tiba-tiba jadi raksasa seperti sekarang.
Mereka dulunya mulai dari perusahaan kecil. Unitree Robotics, itu mulai dari laboratorium kecil dan bengkel sederhana ketika foundernya, Wang Xingxing mulai di 2016.
Selanjutnya Xiaomi , diawali dari ruang kantor kecil bersama 8 orang, dipimpin oleh Lei Jun pada 2010.
Sementara DJI, buka bisnis drone pertama dari kamar asrama mahasiswa S2 Frank Wang Tao HKUST lalu pindah ke ruko kecil di Shenzhen tahun 2006.
Kita tahu, pengembangan industri teknologi baru itu selalu diikuti ketidakpastian, biaya risetnya tinggi, kemungkinan gagalnya besar, belum jelas aturannya, tidak yakin marketnya ada, dst.
Kalau mereka harus keluar biaya tidak jelas, diperumit proses perijinan, belum lagi diganggu ormas. Siapa yang tahan.
Kalau di China marak ‘biaya siluman’ seperti di negara berkembang lainnya. Maka industri teknologi tidak akan berkembang, mati sejak awal, founder-nya trauma akhirnya pilih dagang saja. Akibatnya bisa jadi industri teknologi China tidak maju seperti sekarang, dan mustahil lahir jawara teknologi yang mendunia.
Pertanyaannya, kok bisa di China tidak ada pungutan liar? tidak ada praktik “uang pelicin”? atau biaya-biaya informal lain yang sering menjadi beban dunia usaha.
Kalau kita baca hasil riset Prof. Yuen Yuen Ang dalam bukunya yang terbit tahun 2016 yaitu “How China Escaped the Poverty Trap”. Biaya siluman dan sejenisnya masuk dalam kategori petty corruption atau petty theft, artinya korupsi kecil-kecilan, tapi sangat mengganggu kehidupan sehari-hari dunia usaha.
China, menurut buku ini, betul-betul menghabisi sampai keakarnya dan tidak membiarkan timbul kembali sekecil apapun bentuknya.
Biaya siluman tadi di banyak negara berkembang, biasanya muncul dari perilaku oknum pegawai pemerintah atau oknum masyarakat yang dibekingi oleh oknum pegawai pemerintah.
Mengapa pegawai pemerintah atau ASN pemerintah China, terutama level pemerintah lokal yang berhadapan langsung seperti pemerintah kota, tidak berani lagi melakukan pungutan biaya siluman tadi, meskipun kalau kita lihat, gaji pokok mereka tergolong kecil, atau relatif sama dengan gaji pegawai negeri di negara berkembang lain.
Harus diingat China itu luas sekali, pendapatan ASN di kota industri besar, seperti Shenzhen dan Shanghai berbeda sekali dengan pendapatan ASN di kota kecil pedalaman, seperti Guizhou.
Fenomena minimnya korupsi kecil-kecilan (petty corruption) atau pungutan liar (pungli) di kalangan ASN akar rumput China adalah hasil dari kombinasi digitalisasi birokrasi yang ekstrem, pengawasan politik yang ketat, serta sistem hukuman sosial yang menghancurkan masa depan.
Berbeda dengan beberapa negara berkembang yang sistem pengawasannya longgar, China menerapkan ekosistem yang membuat biaya risiko untuk melakukan korupsi kecil jauh lebih tinggi daripada keuntungan yang didapatkan.
Berikut adalah alasan utama mengapa petty corruption sangat jarang ditemukan pada pelayanan publik di daerah China :
1. Digitalisasi Pelayanan dan Hilangnya Uang Tunai (Cashless Society)
Faktor terbesar yang membunuh pungli di China adalah digitalisasi birokrasi dan adopsi sistem pembayaran nontunai.
- Birokrasi Tanpa Tatap Muka: Pengurusan izin usaha, paspor, dokumen tanah, hingga pembayaran denda di tingkat county kini hampir 100% dilakukan secara daring melalui aplikasi terintegrasi seperti Alipay atau WeChat Pay. Warga atau pebisnis tidak perlu lagi bertemu fisik dengan oknum petugas di balik loket.
- Jejak Digital yang Permanen: Karena semua transaksi menggunakan pembayaran digital yang terhubung langsung ke identitas nasional (Real-name registration), ASN tidak bisa menerima uang tunai. Menerima transfer uang informal sekecil apa pun di China sama saja dengan menyerahkan bukti kejahatan ke sistem komputer pemantau milik negara.
2. Pengawasan Melekat Institusi CCDI (Central Commission for Discipline Inspection)
Badan antikorupsi China , CCDI, bertindak seperti badan intelijen internal yang memiliki jaringan hingga ke level desa terpencil.
- Sistem Intelijen Pengaduan: Setiap kantor pemerintahan daerah wajib memajang kode QR pengaduan instan. Jika seorang petugas memperlambat urusan atau memberi isyarat meminta imbalan, warga dapat memotret atau merekamnya dan melaporkannya langsung ke sistem CCDI secara anonim.
- Budaya Saling Mengawasi: Di dalam internal kantor ASN, terdapat persaingan karier yang sangat ketat. Rekan kerja atau bawahan tidak akan ragu melaporkan atasannya yang korup ke perwakilan partai di kantor tersebut demi mendapatkan poin politik atau promosi jabatan.
3. Sistem “Satu Pelanggaran, Hancur Seumur Hidup”
Di China , konsekuensi bagi ASN yang tertangkap melakukan korupsi—walau nominalnya kecil (misalnya hanya beberapa ratus Yuan)—sangatlah fatal:
- Kehilangan Status Keanggotaan Partai dan Pekerjaan: Mereka akan langsung dipecat secara tidak hormat. Kehilangan status Gongwuyuan (PNS) berarti kehilangan seluruh reputasi sosial, jaminan pensiun yang aman, subsidi perumahan, dan asuransi kesehatan, bahkan sampai akses terhadap transportasi publik.
- Efek Domino pada Keluarga: Berdasarkan sistem Social Credit Score dan aturan rekrutmen China , jika seseorang memiliki catatan kriminalitas atau pelanggaran disiplin partai yang berat, anak-anak dan cucu mereka atau sampai 3 generasi di masa depan merasakan kesulitan untuk mendaftar menjadi ASN, masuk militer, bekerja di BUMN, atau diterima di universitas elit. Tentu resiko ini dinilai terlalu besar atau tidak sepadan dengan uang sampingan, yang kadang hanya beberapa ratus yuan atau beberapa juta.
Mengapa pemerintah China menerapkan aturan yang terkesan tidak adil bagi sang anak? Ada dua alasan strategis:
- Daya Tekan Sosial Ekstrem (Peer Pressure): Para PNS akan sadar kalau mereka curang, bukan hanya diri mereka yang menanggung hukuman, tetapi juga akan menghancurkan masa depan dan karier anak dan cucu kandung mereka sendiri. Mayoritas dari mereka akan menjauhi korupsi.
- Keamanan Ideologi Jangka Panjang: China percaya pada teori lingkungan keluarga. Mereka mengasumsikan bahwa anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak patuh pada hukum berpotensi membawa ancaman kerusakan mental ke dalam sistem birokrasi negara.
Inilah alasan mengapa para ASN atau masyarakat kelas menengah atas di China sangat menjaga agar nama mereka tidak pernah menyentuh daftar hitam (blacklist) sekecil apa pun. Di China, kesalahan satu orang adalah kehancuran bagi seluruh garis keturunan.
Namun penting untuk dipahami bahwa China bukannya bersih total dari korupsi. Kalau kita mengikuti berita kasus korupsi di China saat ini, umumnya adalah korupsi tingkat tinggi/akses modal (access money atau grand corruption) yang hukumannya tidak main-main, yaitu hukuman mati.
Sementara untuk korupsi kecil secara kasus per kasus mungkin masih ada. Tetapi secara umum korupsi tingkat jalanan, yang merepotkan dunia usaha, sudah tidak ada.
Itu dulu untuk untuk sekarang. Rabu depan kita bahas kebijakan lain dari pemerintah China terkait industrialisasi teknologi tinggi. Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih.