Pada era 2010-an, prestasi kemajuan pemerintah daerah di China dilihat dari peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) atau GDP. Obsesi terhadap peningkatan GDP melahirkan celah fatal. Sistem akuntansi lokal saat itu mencatat GDP berdasarkan lokasi tempat perusahaan terdaftar secara hukum, bukan tempat operasional riil. Banyak perusahaan teknologi dan logistik mendaftar di Binhai New Area demi insentif pajak, meskipun pabrik fisiknya beroperasi di provinsi tetangga seperti Hebei. Akibatnya, terjadi pelaporan ganda (double counting).
Ketika pemerintah pusat mengetatkan audit data secara nasional, gelembung statistik ini pecah. Pada awal 2018, otoritas Tianjin terpaksa mengambil langkah pahit dengan memangkas data GDP Binhai New Area tahun 2016 sebesar 33,5% (dari 1 triliun yuan diturunkan menjadi 665,4 miliar yuan). Status Binhai sebagai zona 1 triliun yuan pertama pun dicabut.
Di saat yang sama, kampanye pembersihan lingkungan nasional memaksa penutupan ratusan pabrik polutan lama. Kombinasi faktor ini membuat pertumbuhan GDP Kota Tianjin anjlok ke angka 3,6% pada akhir 2017.
