Pada periode 2012-an Ordos sangat terkenal dengan sebutan “The Biggest Ghost City in The World”. Hampir semua media massa internasional memberitakan pembangunan properti berlebihan di kota ini, yang pada akhirnya kosong tanpa penghuni. Tapi itu dulu.

Saat ini pendapatan tahunan atau PDB kota Ordos mencapai 636,3 Miliar Yuan, atau dengan kurs sekarang, sekitar Rp1.683 Triliun. Dengan penduduk yang hanya 2,2 juta jiwa, berarti pendapatan per kapita-nya mencapai angka 286.500 Yuan atau Rp757,7 juta per tahun, alias mulai dari bayi baru lahir, balita yang masih merangkak, sampai lansia, secara teori punya jatah kue ekonomi Rp 60an juta per bulan”

Angka ini menempatkan Ordos sebagai juara PDB per kapita tertinggi di seluruh daratan China, mengalahkan kota megapolitan pesisir seperti Beijing, Shanghai, dan Shenzhen

Pada era 2010-an, prestasi kemajuan pemerintah daerah di China dilihat dari peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) atau GDP. Obsesi terhadap peningkatan GDP  melahirkan celah fatal. Sistem akuntansi lokal saat itu mencatat GDP berdasarkan lokasi tempat perusahaan terdaftar secara hukum, bukan tempat operasional riil. Banyak perusahaan teknologi dan logistik mendaftar di Binhai New Area demi insentif pajak, meskipun pabrik fisiknya beroperasi di provinsi tetangga seperti Hebei. Akibatnya, terjadi pelaporan ganda (double counting).

Ketika pemerintah pusat mengetatkan audit data secara nasional, gelembung statistik ini pecah. Pada awal 2018, otoritas Tianjin terpaksa mengambil langkah pahit dengan memangkas data GDP Binhai New Area tahun 2016 sebesar 33,5% (dari 1 triliun yuan diturunkan menjadi 665,4 miliar yuan). Status Binhai sebagai zona 1 triliun yuan pertama pun dicabut.

Di saat yang sama, kampanye pembersihan lingkungan nasional memaksa penutupan ratusan pabrik polutan lama. Kombinasi faktor ini membuat pertumbuhan GDP Kota Tianjin anjlok ke angka 3,6% pada akhir 2017.

Namun kemampuan fisik Tiangong sebenarnya bukan hal yang paling revolusioner. Yang benar-benar mengejutkan adalah keputusan pengembangnya. Alih-alih menyimpan seluruh teknologi tersebut sebagai rahasia dagang, Beijing Humanoid Robot Innovation Center justru menjadikan Tiangong sebagai platform open-source.

Banyak orang salah memahami istilah ini.

Mereka mengira open-source hanya berarti kode programnya bisa diunduh. Padahal yang dibuka jauh lebih besar daripada itu. China membuka desain mekanik robot, struktur rangka, spesifikasi berbagai sendi, sistem operasi, algoritma pengendalian gerakan, model kecerdasan buatan, hingga berbagai dataset pelatihan yang digunakan untuk melatih robot.

Artinya, universitas di Blitar, startup di Brasil, perusahaan di Jerman, atau laboratorium di India dapat mempelajari fondasi robot tersebut tanpa harus memulai semuanya dari nol.

Peralihan dramatis ekonomi Qinghai tidak dimulai dari ambisi komersial, melainkan dari sebuah urgensi ekologis yang kritis. Qinghai adalah hulu dari tiga sungai terbesar di Asia: Sungai Yangtze, Sungai Kuning (Yellow River), dan Sungai Mekong. Wilayah ini adalah “Menara Air Asia” yang menghidupi miliaran manusia di hilir.

Pada awal dekade 2010-an, aktivitas penambangan batu bara dan industri berat konvensional di Qinghai mulai mengancam stabilitas lingkungan dataran tinggi. Polusi udara, kerusakan tanah, dan risiko pencairan gletser abadi memaksa Pemerintah Pusat di Beijing mengambil langkah tegas: ekspansi industri fosil polutif di Qinghai dilarang demi kelestarian benteng ekologi nasional.

Di sisi lain, ekonomi Qinghai saat itu terjebak dalam Resource Curse (Kutukan Sumber Daya). Ketika harga komoditas fosil global jatuh, perekonomian domestik langsung limbung karena Qinghai tidak memiliki industri manufaktur hilir yang kuat. Kondisi ini memaksa dilakukannya perombakan struktural secara radikal.

Reformasi ekonomi yang dimulai Deng Xiaoping pada akhir 1970-an secara perlahan mengalihkan arus investasi ke kota-kota pesisir. Shenzhen, Guangzhou, Shanghai menjadi magnet baru. Harbin, dengan lokasinya yang terpencil dan warisan industri berat yang padat modal, tertinggal.

Memasuki 1990-an, masalah semakin menumpuk. Perusahaan-perusahaan milik negara yang menjadi tulang punggung ekonomi kota ini semakin sulit bersaing di era pasar bebas. Pemuda-pemuda berbakat memilih merantau ke pesisir. Pertumbuhan ekonomi melambat. Kawasan Timur Laut China mulai disebut dengan julukan yang tidak menyenangkan: China’s Rust Belt — sabuk karat, cermin dari kota-kota industri lama yang kehilangan daya saing di seluruh dunia.