Sejarah, Praktik, dan Dampaknya pada Sektor Teknologi

Apakah Anda tahu di China 22 dari 31 provinsi mempunyai manufaktur mobil? Mengapa hampir semua provinsi punya pabrik mobil? Apakah Anda juga tahu kalau di China, produk dari provinsi atau kota lain, tidak mudah masuk ke satu daerah lainnya? Ini semua terkait dengan satu hal, Local protection atau proteksi perdagangan lokal di China.

Kita bahas sekarang.

Meskipun China telah mencapai kemajuan besar dalam integrasi dengan ekonomi dunia, produknya bisa masuk ke semua sudut di bumi ini. Namun sesungguhnya pasar domestiknya masih menunjukkan adanya hambatan perdagangan antar wilayah yang membatasi mobilitas barang dan jasa.

Salah satu hambatan tersebut berasal dari kebijakan dan praktik yang melindungi perusahaan lokal dari persaingan dengan perusahaan non-lokal, inilah yang disebut proteksionisme lokal. Praktiknya yang umum adalah memberikan subsidi langsung atau insentif pajak kepada konsumen untuk membeli produk lokal, pajak tambahan yang dikenakan pada produk non-lokal, persyaratan eksplisit bagi instansi pemerintah dan perusahaan BUMN lokal (misal perusahaan taksi daerah) untuk membeli merek lokal; spesifikasi teknis dalam lelang yang menguntungkan merek lokal; serta hambatan eksplisit dan implisit bagi merek non-lokal untuk membangun jaringan dealer .

Sejarah

Sejarah proteksi lokal di China bukanlah fenomena yang lahir secara tiba-tiba. Ini merupakan efek samping dari proses reformasi ekonomi besar-besaran yang dimulai pada akhir tahun 1970-an, pasca revolusi kebudayaan.

Tahun 1980, China memperkenalkan sistem yang secara populer dikenal sebagai “makan di dapur terpisah” (fiscally eating in separate kitchens). Sebenarnya kalau lihat lebih dalam, bahkan sejak jaman Mao, China telah memperkenalkan desentralisasi fiskal dan ekonomi ke pemerintahan lokal.

Sistem ini memberikan tanggung jawab penuh kepada pemerintah daerah atas pendapatan dan pengeluaran mereka sendiri. Dalam skema baru ini, pemerintah daerah diizinkan untuk menyimpan sebagian besar surplus pajak yang berhasil mereka kumpulkan, setelah menyetorkan jumlah yang telah disepakati kepada pemerintah pusat. Perubahan ini dimaksudkan untuk mendorong semangat kompetisi dan inisiatif di tingkat daerah, dan dalam banyak hal berhasil memicu pertumbuhan yang luar biasa.

Namun, di balik kesuksesan tersebut, sistem ini juga mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan: pemerintah daerah mulai merasa harus melindungi basis pajaknya—yaitu perusahaan-perusahaan lokal—dari persaingan dengan produk luar daerah, karena jika perusahaan lokal kalah bersaing dan tutup, pendapatan daerah akan langsung terdampak.

Dampak dari sistem ini mulai terlihat jelas pada pertengahan tahun 1980-an melalui serangkaian konflik komoditas antar wilayah yang kemudian dikenal sebagai “perang dagang” antar provinsi.

Salah satu insiden paling ikonik adalah “Perang Wol” pada tahun 1985. Provinsi-provinsi penghasil wol di wilayah barat laut China, seperti Xinjiang dan Inner Mongolia, mulai melarang ekspor wol mentah ke provinsi-provinsi pesisir. Tujuannya sederhana: memastikan pabrik-pabrik tekstil lokal mereka mendapatkan pasokan bahan baku yang murah sebelum dijual ke provinsi lain. Tidak berhenti di situ, berbagai daerah juga mulai memasang pos pemeriksaan fisik di perbatasan provinsi untuk mengenakan “biaya masuk” atau bahkan menyita barang-barang dari luar daerah yang dianggap mengancam industri lokal mereka.

Menyadari bahwa desentralisasi tahun 1980-an telah membuat pemerintah pusat kehilangan kendali fiskal yang signifikan, Beijing kemudian melakukan reformasi besar pada tahun 1994 melalui Sistem Bagi Hasil Pajak (Tax Sharing Reform). Sebelum reformasi ini, porsi pendapatan pemerintah pusat dalam total pendapatan nasional telah merosot drastis hingga ke angka yang mengkhawatirkan, sekitar 22 persen pada tahun 1993. Reformasi 1994 memberi pusat kendali atas 75 persen dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Namun, alih-alih menghilangkan proteksionisme lokal, reformasi ini justru mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber pendapatan alternatif—khususnya melalui penjualan hak guna lahan dan, yang paling relevan bagi pembahasan ini, melalui penguatan perlindungan terhadap perusahaan-perusahaan lokal yang menyumbang pajak korporasi ke kas daerah.

Di samping faktor fiskal, ada faktor politik yang sama pentingnya: sistem penilaian dan promosi karir pejabat daerah di China yang berlaku hingga tahun 2000-an sangat bergantung pada angka pertumbuhan GDP lokal. Pejabat lokal yang berhasil mencatat angka pertumbuhan tinggi akan dipromosikan, sementara mereka yang kinerjanya buruk bisa tersingkir. Konsekuensinya, para pejabat lokal lebih mementingkan angka pertumbuhan jangka pendek di wilayah mereka sendiri daripada efisiensi pasar secara nasional. Mereka tidak segan menggunakan subsidi langsung, proses lelang yang tertutup, dan standar teknis yang diskriminatif untuk memastikan perusahaan lokal “menang” dalam persaingan melawan pendatang dari luar daerah.

Proteksi Lokal dalam Sektor Teknologi

Dalam bidang teknologi, praktik proteksionisme lokal di China sering kali tidak tampak secara kasat mata. Ia hadir dalam bentuk hambatan teknis yang halus, persyaratan administratif yang kompleks, atau kebijakan “beli produk lokal” yang tidak tertulis namun dipahami secara implisit oleh semua pihak yang berkepentingan.

Salah satu bentuk paling umum adalah penggunaan standar teknis yang berbeda antar wilayah, atau yang dikenal sebagai fragmentasi standar. Pemerintah daerah terkadang menetapkan standar teknis atau sertifikasi keamanan siber khusus yang hanya berlaku di wilayah tersebut. Sebagai contoh, sebuah provinsi dapat mewajibkan perangkat lunak manajemen data untuk memiliki sertifikasi keamanan dari laboratorium tertentu yang berlokasi di provinsi tersebut sebelum boleh digunakan dalam proyek infrastruktur publik. Perusahaan dari provinsi tetangga yang ingin ikut serta dalam proyek tersebut terpaksa mengeluarkan biaya tambahan dan waktu yang jauh lebih lama untuk mendapatkan sertifikasi tersebut, sementara perusahaan lokal yang sudah lebih dulu menjalin hubungan dengan laboratorium lokal tidak menghadapi hambatan serupa. Hasilnya adalah sebuah lapangan persaingan yang miring secara halus namun sangat efektif.

Sektor kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) dan baterai adalah arena di mana proteksi lokal dalam teknologi paling sering dan paling jelas terlihat, mengingat signifikansi ekonominya yang sangat besar. Di masa puncak transisi China menuju transportasi hijau antara tahun 2018 hingga 2022, banyak pemerintah kota berlomba-lomba memodernisasi armada transportasi publik mereka. Dalam proses ini, muncul praktik subsidi berlapis yang menguntungkan produsen lokal. Pemerintah pusat memang menyediakan subsidi nasional untuk pembelian kendaraan listrik, namun pemerintah daerah kemudian menambahkan “subsidi lokal” yang hanya dapat dicairkan jika kendaraan tersebut diproduksi di dalam batas wilayah kota atau provinsi tersebut. Selain itu, dokumen-dokumen lelang pengadaan bus listrik atau taksi sering kali memuat spesifikasi teknis yang sangat spesifik dan hanya dapat dipenuhi oleh model kendaraan yang dibuat oleh pabrikan yang memiliki pabrik di kota tersebut.

Salah satu contoh terkenal adalah “perang biaya plat nomor” antara Shanghai dan Provinsi Hubei pada akhir 1990-an. Seperti kita tahu, di China sebelum membeli mobil baru, Anda harus ikut lelang atau undian plat nomor kendaran terlebih dahulu. Sejak awal 1990-an, pemerintah kota Shanghai menerapkan sistem lelang dengan harga minimum untuk plat nomor kendaraan. Pembeli kendaraan diwajibkan membayar plat nomor sebelum mendaftarkan kendaraan baru mereka. Pada tahun 1999, dengan alasan mendorong industri otomotif lokal, pemerintah Shanghai menetapkan harga minimum sebesar 20.000 yuan untuk merek lokal (misalnya Santana yang diproduksi oleh Shanghai Automotive) dan 98.000 yuan untuk merek non-lokal. Sebagai balasan, Provinsi Hubei—yang merupakan basis dari Dongfeng Auto—mengenakan biaya tambahan sebesar 70.000 yuan kepada pembeli Santana untuk “membantu pekerja perusahaan yang sedang mengalami kesulitan”

Proteksi lokal juga beroperasi secara masif dalam ekosistem infrastruktur digital dan layanan cloud. Dalam proyek-proyek Smart City atau program digitalisasi pemerintah daerah, terdapat persyaratan yang mengharuskan data sensitif pemerintah disimpan di pusat data (data center) yang berada di bawah yurisdiksi wilayah tersebut. Praktik ini, meskipun dapat dibenarkan atas dasar keamanan data, seringkali berfungsi ganda sebagai instrumen proteksi lokal—menguntungkan penyedia layanan penyimpanan data lokal dan mendiskriminasi penyedia nasional maupun asing yang berbasis di kota lain. Lebih jauh lagi, meskipun terdapat penyedia cloud nasional yang besar dan kompetitif seperti Alibaba Cloud atau Huawei Cloud, pemerintah daerah kerap memprioritaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lokal untuk mengelola infrastruktur digital mereka, meskipun teknologi yang ditawarkan penyedia lokal tersebut mungkin kurang kompetitif secara kualitas maupun harga.

Diskriminasi dalam pengadaan perangkat keras (hardware) untuk keperluan publik adalah bentuk lain yang juga jamak ditemui. Dalam proses pengadaan komputer atau server untuk sekolah dan kantor pemerintah, dokumen lelang terkadang memasukkan poin penilaian khusus untuk “kontribusi terhadap ekonomi lokal”. Artinya, perusahaan teknologi yang tidak memiliki kantor cabang, pusat penelitian dan pengembangan, atau fasilitas manufaktur di provinsi tersebut secara otomatis kehilangan poin penilaian yang signifikan dan menjadi jauh lebih sulit memenangkan kontrak dibandingkan kompetitor lokal yang mungkin kualitas produknya tidak lebih unggul.

Contoh konkret yang sangat menarik adalah kasus gerakan “Xinchuang” (Inovasi Informasi TI), sebuah inisiatif pemerintah untuk mengganti teknologi asing—seperti sistem operasi Windows dari Microsoft dan prosesor Intel—dengan teknologi domestik. Di bawah gerakan ini, beberapa pemerintah provinsi mengeluarkan mandat bahwa seluruh instansi pemerintah di wilayah mereka hanya boleh menggunakan sistem operasi lokal tertentu, seperti Unity Operating System (UOS) atau Kylin. Proteksi lokal kemudian masuk melalui celah berikut: perusahaan perangkat lunak lokal di satu provinsi mendapatkan dukungan dana riset yang besar dari pemerintah daerahnya, dan sebagai imbalannya, pemerintah daerah mewajibkan seluruh sekolah dan kantor pemerintah di provinsi tersebut untuk menggunakan perangkat lunak tersebut. Ini secara efektif menutup pintu bagi kompetitor teknologi dari provinsi tetangga, meskipun produk kompetitor tersebut mungkin lebih stabil dan lebih matang secara teknologi.

Nilai Plus dari Proteksi Ekonomi Lokal

A. Chery Automobile: Anak Emas Kota Wuhu

Kasus Chery Automobile adalah salah satu contoh paling fasih tentang bagaimana proteksi lokal yang awalnya dikritik karena menciptakan inefisiensi, justru berhasil berfungsi sebagai “inkubator” yang efektif bagi sebuah perusahaan teknologi untuk bertransformasi menjadi pemain kelas dunia.

Chery didirikan pada tahun 1997 oleh pemerintah daerah kota Wuhu di Provinsi Anhui. Sebagai perusahaan yang lahir dari rahim pemerintah daerah, Chery mendapatkan dukungan finansial yang substansial dan perlindungan pasar yang kuat di wilayah Anhui. Pada masa-masa awal, pemerintah lokal memastikan bahwa unit-unit operasional pemerintah di Wuhu—seperti taksi dan kendaraan dinas—menggunakan mobil Chery, sehingga memberikan volume penjualan yang stabil dan dapat diprediksi yang sangat krusial bagi kelangsungan riset dan pengembangan perusahaan yang masih muda tersebut.

Berkat perlindungan di “kandang” sendiri di Anhui, Chery berhasil bertahan, mengakumulasi modal, dan terus berinovasi. Kini, Chery telah menjadi salah satu pengekspor mobil penumpang terbesar dari China ke lebih dari 100 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan berbagai pasar Eropa. Pada tahun 2025, keuntungan Chery bahkan dilaporkan melonjak 34,6 persen di tengah ketatnya persaingan pasar global.

B. BYD: Dari Pabrik Baterai ke Raja Kendaraan Listrik Dunia

Jika Chery adalah kisah sukses proteksi lokal di level provinsi, maka BYD adalah kisah sukses proteksi lokal di level kota yang dampaknya mengubah peta industri kendaraan listrik dunia. Kota Shenzhen memberikan dukungan yang luar biasa kepada BYD yang berbasis di sana. Melalui kombinasi subsidi lokal yang eksklusif dan kebijakan pengadaan bus listrik yang dirancang dengan spesifikasi yang hanya bisa dipenuhi oleh armada buatan BYD, Shenzhen berhasil menjadi kota pertama di dunia yang seluruh armada bus publiknya bertenaga listrik—dan semuanya menggunakan unit produksi BYD.

Para ekonom menyebut kondisi ini sebagai “ekonomi benteng” (fortress economy). Tetapi dari perspektif BYD, Shenzhen adalah sesuatu yang jauh lebih berharga: sebuah laboratorium raksasa yang hidup di dunia nyata. Dengan kepastian pasar yang disediakan pemerintah kota, BYD dapat menguji dan menyempurnakan teknologi baterai serta motor listrik mereka dalam skala massal tanpa harus khawatir dengan gangguan dari kompetitor asing yang teknologinya mungkin sudah lebih matang. Hasilnya sangat luar biasa. Pada akhir tahun 2023, BYD berhasil melampaui Tesla sebagai produsen kendaraan listrik nomor satu di dunia berdasarkan volume penjualan. Kini, BYD memiliki fasilitas manufaktur di berbagai penjuru dunia, termasuk di California, Thailand, dan Eropa.

Jadi dari 2 kasus ini, apa yang membuat proteksi lokal berfungsi sebagai inkubator yang efektif dalam kedua kasus ini?

Kepastian Pasar (Guaranteed Demand): Perusahaan tidak perlu takut bangkrut di tahun-tahun awal karena pemerintah lokal bertindak sebagai pembeli utama (first customer).
Akumulasi Modal: Laba dari pasar lokal yang diproteksi digunakan untuk mendanai R&D mandiri, sehingga mereka tidak terus-menerus bergantung pada teknologi asing.
Efek Skala: Setelah mencapai skala produksi yang besar di satu provinsi, biaya per unit menjadi murah, sehingga saat mereka akhirnya “keluar” dari proteksi lokal, mereka sudah sangat kompetitif secara harga di pasar global

Manfaat Proteksi Ekonomi Lokal

Untuk memahami mengapa proteksi lokal begitu persisten di China, penting untuk melihatnya bukan hanya sebagai distorsi pasar yang negatif, tetapi juga dari sudut pandang strategis yang mendasarinya. Dalam teori ekonomi, argumen yang paling sering digunakan untuk membenarkan proteksi lokal atau nasional terhadap industri tertentu adalah argumen “Infant Industry” atau industri bayi. Premis dasarnya sederhana: industri baru dan muda secara alamiah belum efisien dan belum kompetitif dibandingkan dengan pemain lama yang sudah mapan. Jika langsung dihadapkan pada persaingan bebas sejak awal, industri baru ini akan mati sebelum sempat tumbuh. Oleh karena itu, diperlukan periode perlindungan sementara agar industri tersebut memiliki waktu untuk belajar, berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, dan mencapai skala ekonomi yang diperlukan.

Selain argumen kurva pembelajaran (learning curve), proteksi lokal dalam sektor teknologi juga kerap dibenarkan atas dasar kedaulatan teknologi dan keamanan nasional. Dalam bidang-bidang yang dianggap sensitif dan strategis—seperti telekomunikasi 5G, semikonduktor, sistem operasi, atau perangkat lunak untuk infrastruktur pemerintah—ketergantungan pada teknologi asing dipandang sebagai risiko yang tidak dapat diterima. Memastikan bahwa infrastruktur kritis dikelola oleh perusahaan domestik yang tunduk pada hukum nasional dianggap sebagai keharusan strategis untuk mengurangi risiko spionase atau sabotase dari pihak luar.

Dari perspektif pemerintah daerah, proteksi terhadap industri lokal juga memiliki alasan ekonomi yang sangat konkret: penciptaan lapangan kerja dan penerimaan pajak. Setiap pabrik teknologi atau kantor pusat yang berdiri di suatu daerah membawa dampak berantai (multiplier effect) yang signifikan—lapangan kerja langsung untuk tenaga produksi, lapangan kerja tidak langsung untuk sektor pendukung seperti logistik dan katering, serta aliran pajak yang mengisi kas daerah. Dalam logika ini, pemerintah daerah tidak ingin wilayah mereka sekadar menjadi pasar konsumsi bagi barang-barang yang diproduksi di tempat lain; mereka ingin menjadi produsen, karena di situlah nilai ekonomi yang sesungguhnya tercipta.

Strategi Mengelola Proteksi Ekonomi Lokal

Meskipun proteksi lokal memiliki justifikasi strategis yang kuat dalam jangka pendek, pemerintah pusat China semakin menyadari bahwa jika dibiarkan berlarut-larut, ia dapat berubah menjadi senjata yang berbalik melukai China sendiri.

Masalah pertama dan paling mendasar adalah inefisiensi yang ditimbulkan. Ketika perusahaan lokal terlalu terlindungi dari persaingan, mereka kehilangan dorongan untuk berinovasi. Pasar yang sudah “dijamin” oleh pemerintah daerah menciptakan mentalitas ketergantungan yang berbahaya, di mana kualitas produk tidak perlu meningkat karena kontrak sudah pasti datang dari pengadaan publik.
Masalah kedua adalah fragmentasi pasar yang massif. Jika setiap provinsi memiliki standar teknis, sertifikasi, dan preferensi produk masing-masing, maka sebuah perusahaan yang ingin menjual produknya ke seluruh China harus menghadapi lautan regulasi yang berbeda-beda di setiap wilayah. Ini bukan hanya merepotkan; ini secara fundamental menaikkan biaya operasional di dalam negeri dan menghambat kemampuan perusahaan China untuk beroperasi dalam skala nasional yang efisien. Ironinya, kondisi ini justru merugikan China dalam persaingan global: perusahaan-perusahaan domestik yang seharusnya fokus berinovasi dan meningkatkan daya saing internasional, malah harus menghabiskan energi dan sumber daya untuk menavigasi lautan regulasi lokal di dalam negeri mereka sendiri.
Masalah ketiga adalah terjadinya “perang subsidi yang sia-sia” antar daerah. Jika Provinsi A dan Provinsi B secara bersamaan membakar uang subsidi dalam jumlah besar untuk melindungi pabrik baterai masing-masing, yang terjadi adalah pemborosan anggaran negara dalam skala masif, sementara tidak satu pun dari kedua produsen tersebut mencapai peningkatan kualitas teknologi yang berarti. Dana yang seharusnya bisa diinvestasikan dalam infrastruktur penelitian skala nasional justru tercecer dalam puluhan proyek duplikatif yang saling menghilangkan efektivitas satu sama lain. Inilah yang dalam bahasa China modern disebut sebagai “involution” (nèijuǎn)—kompetisi yang intensif tetapi tidak menghasilkan kemajuan nyata, hanya menguras sumber daya semua pihak yang terlibat.

Pemerintah pusat China sangat sadar bahwa proteksi lokal adalah pedang bermata dua. Karena itulah, Beijing tidak serta merta menghapusnya secara brutal, melainkan menggunakan strategi yang lebih canggih yang dapat diringkas sebagai “inkubasi lalu seleksi”: membiarkan proteksi lokal membesarkan banyak pemain di awal, kemudian secara bertahap membuka keran kompetisi untuk menyaring yang terbaik.

Mekanisme pertama adalah apa yang oleh para akademisi disebut sebagai Tournament System atau Sistem Lomba Balap. Di awal, pemerintah pusat membiarkan berbagai provinsi memproteksi “juara lokal” masing-masing. Namun setelah beberapa tahun, pusat secara bertahap memperketat standar nasional dan membuka gerbang kompetisi antar-wilayah. Dalam sektor kendaraan listrik, misalnya, awalnya ada ratusan produsen lokal yang masing-masing dilindungi oleh pemerintah kota atau provinsi mereka. Kemudian, pemerintah pusat memperketat persyaratan untuk mendapatkan subsidi nasional—hanya produsen yang dapat membuktikan jarak tempuh baterai di atas standar tertentu yang berhak menerimanya. Perusahaan yang hanya mengandalkan koneksi politik lokal tetapi teknologinya tidak berkembang akan bangkrut secara alami, sementara yang benar-benar berinovasi—seperti BYD—bertahan dan akhirnya mendominasi.
Mekanisme kedua adalah strategi yang lebih tidak terduga namun sangat cerdas: memperkenalkan kompetitor asing secara terkontrol untuk memaksa industri domestik naik kelas. Kasus Tesla di Shanghai pada tahun 2019 adalah ilustrasi paling sempurna dari strategi ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah industri manufaktur China, pemerintah pusat mengizinkan Tesla membangun pabrik dengan kepemilikan 100 persen asing tanpa kewajiban bermitra dengan perusahaan lokal. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, tetapi logikanya sangat kalkulatif: kehadiran Tesla di pasar domestik memberikan tekanan kompetitif yang dahsyat kepada produsen lokal seperti NIO, Xpeng, dan BYD. Mereka dipaksa untuk meningkatkan kualitas teknologi, memperbaiki efisiensi rantai pasok, dan memperketat kontrol kualitas—atau kehilangan pangsa pasar domestik mereka kepada merek asing. Ini adalah cara pemerintah pusat menggunakan persaingan sebagai cambuk untuk mendewasakan industri yang sebelumnya terlindungi.
Mekanisme ketiga adalah konsolidasi industri secara paksa. Ketika terlalu banyak pemain kecil yang dilindungi pemerintah daerah saling memboroskan sumber daya, pemerintah pusat melalui SASAC (lembaga pengawas BUMN nasional) kerap mengambil langkah tegas dengan memaksa terjadinya merger atau akuisisi. Pendekatan ini dilakukan dengan prinsip sederhana: lebih baik memiliki satu “Global Champion” yang kuat dan kompetitif di tingkat internasional daripada memiliki sepuluh “Local Champions” yang lemah dan hanya bisa bertahan berkat subsidi pemerintah daerah.

Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik berikutnya.
Terima kasih.

Bandung, 09 Mei 2026

Sumber Grafik:
Panle Jia Barwick, Shengmao Cao, and Shanjun Li, “Local Protectionism, Market Structure, and Social Welfare: China’s Automobile Market,” NBER Working Paper 23678 (2017), https://doi.org/10.3386/w23678